JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perekonomian Hatta
Rajasa mengatakan semua kepala daerah telah menyepakati bahwa anggaran
subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus dikurangi. Opsi yang mengemuka
adalah menaikkan harga BBM untuk mobil pribadi menjadi Rp 6.500 per
liter.
"Namun opsi itu masih usulan, belum diputuskan oleh
pemerintah," kata Hatta selepas Rapat Koordinasi tentang BBM Bersubsidi
di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Dalam
rapat koordinasi tadi, pemerintah ingin melihat kesiapan daerah bila
opsi-opsi yang ditawarkan pemerintah siap dijalankan oleh pemerintah
daerah. Pada dasarnya, pemerintah daerah merespon positif setiap opsi
yang ditawarkan.
Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan
bahwa ada pengurangan kemiskinan dan perbaikan dari sisi infrastruktur
dari kebijakan ini. Artinya pemerintah harus mengalokasikan penghematan
anggaran BBM bersubsidi ini ke sektor infrastruktur dan pengurangan
kemiskinan di daerah.
"Intinya mobil pelat kuning anggaran subsidinya tidak dicabut. Ini dilakukan agar tidak terjadi gejolak," tambahnya.
Namun
Hatta memastikan bahwa opsi-opsi yang ada selama ini masih dalam rangka
pendalaman. Keputusan penuh tetap ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami melakukan ini dengan tetap memperhatikan daya beli
masyarakat, inflasi dan nantinya diharapkan dapat memberi dampak yang
sehat bagi perekonomian," jelasnya.
Dengan opsi kebijakan ini,
pemerintah nantinya dapat melakukan penghematan anggaran BBM bersubsidi,
bisa memaksimalkan penerimaan negara dan sekaligus bisa menekan defisit
neraca pembayaran di bawah tiga persen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar