Cloud Computing: Cloud Computing : Why do we need it ?

hi..Im student from Informatics engineering, this article is very informative, <a href="http://uii.ac.id//">thanks</a> for sharing :)

Pramono: Pemerintah Jangan Polemikkan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta tidak kembali mengulangi kesalahannya dalam menyelesaikan masalah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah diminta segera memutuskan kebijakan apa yang diambil terkait BBM dan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kalau memang ada rencana kenaikan (harga BBM bersubsidi) dan sebagainya, harap segera disampaikan secara resmi, tidak dipolemikan. Kalau dipolemikkan makin panjang, pasti ada orang yang menikmati," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa ( 16/4/2013 ).

Pramono meyakini kelangkaan BBM di berbagai daerah belakangan ini terjadi akibat permainan pihak-pihak tertentu. Penimbunan BBM bersubsidi, kata dia, sudah dilakukan yang nantinya akan dijual jika harga dinaikkan. 

Pramono berpendapat, BBM menjadi masalah rumit akibat sikap pemerintah yang maju mundur dalam mengambil keputusan. Seharusnya, kata dia, pengurangan anggaran untuk subdisi BBM sudah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu. Tahun 2013 , anggaran untuk subsidi BBM sudah mencapai Rp 193 ,8 triliun.

Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti salah satu opsi dibuatnya dua harga BBM, yakni untuk kalangan mampu dan tidak mampu. Jika opsi itu dilakukan, kata dia, maka dipastikan akan terjadi penyimpangan di lapangan. 

"Kita kan sudah punya pengalaman, begitu ada beda harga, orang-orang kaya yang dulu beli di pom bensin, mereka akan beli dipinggir jalan dengan harga yang sedikit lebih murah. Ini tidak menyelesaikan persoalan. Maka apapun yang dilakukan pemerintah harus dikaji mendalam sebelum keputusan pasti," pungkas Pramono. 

Seperti diberitakan, pemerintah masih membahas masalah BBM. Hanya saja, pemerintah akan mengurangi angka subdisi BBM, baik premium maupun solar untuk kalangan yang tidak layak menerima subsidi. Belum jelas teknis pengurangan subsidi tersebut.

"Jadi, orang yang kaya dan mampu tidak berhak diberikan subsidi atau kelihatannya masih ada subdisi, tapi kecil. Kelompok yang tidak mampu masih diberikan subdisi," kata Menteri ESDM Jero Wacik beberapa waktu lalu. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan, jika memang harga BBM dinaikkan, akan ada kompensasi bagi rakyat yang terkena imbas. Ia pun meminta kepada semua pihak yang selama ini mendorong harga BBM dinaikkan tidak berubah sikap nantinya.

"Kalau semua sepakat harga BBM dinaikan, pilihannya sedang kita godok, dan ternyata nanti dijalankan terjadi gelombang penolakan, jangan balik kanan yang usulkan tadi. Apalagi (menjadi) yang paling keras menentang. Bulan lalu ngomong apa, sek

Harga BBM Segera Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan segera menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebagai persiapan, beberapa menteri berkoordinasi dengan para gubernur se-Indonesia di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Hadir dalam rapat koordinasi itu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

Seusai rapat yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 13.00, MS Hidayat mengatakan kenaikan BBM harus dilakukan secepatnya, tetapi masih menunggu keputusan presiden.

Kenaikan harga BBM diberlakukan untuk kendaraan pribadi. Harga BBM nonsubsidi diasumsikan menjadi Rp 9.000, sedangkan BBM bersubsidi menjadi Rp 6.000. Saat ini, harga BBM bersubsidi Rp 4.500.

Menurut Hidayat, para gubernur mendukung rencana kenaikan harga tersebut. Bahkan, ada beberapa gubernur yang meminta pemberlakuan satu harga saja.

Hatta: Harga BBM Rp 6.500 Masih Usulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan semua kepala daerah telah menyepakati bahwa anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus dikurangi. Opsi yang mengemuka adalah menaikkan harga BBM untuk mobil pribadi menjadi Rp 6.500 per liter.

"Namun opsi itu masih usulan, belum diputuskan oleh pemerintah," kata Hatta selepas Rapat Koordinasi tentang BBM Bersubsidi di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Dalam rapat koordinasi tadi, pemerintah ingin melihat kesiapan daerah bila opsi-opsi yang ditawarkan pemerintah siap dijalankan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya, pemerintah daerah merespon positif setiap opsi yang ditawarkan.

Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa ada pengurangan kemiskinan dan perbaikan dari sisi infrastruktur dari kebijakan ini. Artinya pemerintah harus mengalokasikan penghematan anggaran BBM bersubsidi ini ke sektor infrastruktur dan pengurangan kemiskinan di daerah.

"Intinya mobil pelat kuning anggaran subsidinya tidak dicabut. Ini dilakukan agar tidak terjadi gejolak," tambahnya.

Namun Hatta memastikan bahwa opsi-opsi yang ada selama ini masih dalam rangka pendalaman. Keputusan penuh tetap ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami melakukan ini dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat, inflasi dan nantinya diharapkan dapat memberi dampak yang sehat bagi perekonomian," jelasnya.

Dengan opsi kebijakan ini, pemerintah nantinya dapat melakukan penghematan anggaran BBM bersubsidi, bisa memaksimalkan penerimaan negara dan sekaligus bisa menekan defisit neraca pembayaran di bawah tiga persen.